Hacked by Kcnewbie | Zer0 Security | contact:scoutjaksel@gmail.com

fitch Ratings : BBB- / Outlook : Stable
m Ratings : Baa3 / Outlook : Stable
standard Ratings : BB+ / Outlook : Positive

Hacked by Kcnewbie | Zer0 Security | contact:scoutjaksel@gmail.com


Hacked by Kcnewbie | Zer0 Security | contact:scoutjaksel@gmail.com


Siemens Indonesia

"Indonesia has proven to be among the fastest growing economies in Southeast Asia..."
read more

 

INVESTMENT INCENTIVES

Import Duty, Tax Allowance, Tax Holiday

 

COST OF DOING BUSINESS

A study elaborated to measure the costs

Hacked by Kcnewbie | Zer0 Security | contact:scoutjaksel@gmail.com


NSWI
PUSDIKLAT
jdih
PTSP
PPID
Lapor
Satu Layanan
LPSE

Hacked by Kcnewbie | Zer0 Security | contact:scoutjaksel@gmail.com


 

 

Please Click here to see our Tracking demo

 


IZIN INVESTASI TIGA JAM


Dalam rangka mereformasi perizinan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan terobosan perizinan untuk mempermudah realisasi minat investasi di Indonesia, dalam bentuk peluncuran Layanan Izin Investasi 3 Jam yang akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2015.


Izin Investasi 3 Jam adalah Izin Prinsip dengan kriteria tertentu yang diproses dalam satu paket dengan penerbitan Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, serta Informasi Ketersediaan Tanah (blocking tanah) dalam waktu 3 Jam. Adapun kriteria yang dapat memanfaatkan layanan ini adalah sebagai berikut :


  1. Rencana Investasi paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah), dan / atau
  2. Rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 (seribu) orang.
  3. Permohonan disampaikan oleh calon pemegang saham dengan cara datang langsung ke PTSP Pusat di BKPM (catatan: Dapat salah satu calon pemegang saham mewakili calon pemegang saham lainnya dengan melampirkan surat kuasa. Surat kuasa dari salah satu pemegang saham berisi kuasa untuk:
    1. mengurus Izin Investasi,
    2. menghadap notaris:
      1. menandatangani akta pendirian,
      2. setuju menjadi direksi atau komisaris perseroan,
      3. setuju menjadi pemegang saham sebesar berapa persen.

Demikian hal tersebut disampaikan.


Jakarta,

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal